JAKARTA – Dalam sebuah pertemuan penting Silaturahmi Media Nasional, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menggarisbawahi bahwa upaya menjaga stabilitas nasional tidak bisa berjalan sendiri-sendiri — melainkan harus dilandasi kerja sama kuat antara pemerintah dan media massa. Pernyataan ini disampaikan saat acara yang digelar di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (4 Februari 2026), dalam sebuah momentum dialog terbuka antara pejabat negara dan pemimpin redaksi media nasional.
Menurut Djamari, peran media jauh lebih besar daripada sekadar penyampai berita. Ia menilai media memiliki tanggung jawab dalam membantu masyarakat memahami fakta, terutama di tengah meningkatnya arus informasi yang tidak akurat — termasuk berita bohong (hoaks) dan fitnah yang bisa merusak kerukunan sosial.
Tantangan Informasi dan Bahaya Disinformasi
Dalam sambutannya, Menko Polkam secara tegas menekankan bahwa maraknya penyebaran informasi yang menyesatkan merupakan ancaman nyata terhadap persatuan dan ketahanan bangsa. Ia berkata bahwa tanpa koordinasi yang baik antara pemerintah dan media, pihak-pihak yang ingin memanfaatkan lubang informasi negatif akan menemukan ruang untuk melemahkan stabilitas nasional.
"Jika kita bersinergi, akan lebih mudah membangun bangsa ini. Kita tidak boleh memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan ketahanan nasional melalui informasi negatif," ujar Djamari.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap situasi komunikasi sosial saat ini, di mana berita bohong atau misinformation dapat tersebar cepat di media sosial maupun platform lain. Sinergi yang dimaksud ingin memastikan media dapat membantu menyaring dan meluruskan fakta, serta menyebarkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada publik.
Kritik sebagai Bagian dari Demokrasi yang Sehat
Meski menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan media, Djamari juga memberikan pandangan yang seimbang mengenai peran kritik. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup pintu terhadap kritik, bahkan justru melihatnya sebagai elemen penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintahan dan penguatan demokrasi.
"Tidak ada negara yang runtuh karena kritik, justru banyak yang menjadi kuat karena berani mendengar. Kritik adalah bentuk kepedulian masyarakat agar kekuasaan tetap berjalan di koridor yang benar," ujarnya.
Dengan pernyataan ini, Djamari mengingatkan bahwa kritik yang konstruktif adalah aset bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, selama disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis fakta. Hal ini sekaligus memberikan sinyal bahwa kemitraan strategis yang dibangun pemerintah dengan media bukanlah untuk membungkam suara kritis, tetapi justru untuk memperkaya ruang publik dengan diskusi yang sehat.
Respon Pemimpin Redaksi dan Komitmen Bersama
Pertemuan Silaturahmi Media Nasional diwarnai dengan respons positif dari pemimpin redaksi yang hadir. Mereka menyambut baik gagasan Djamari bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan media merupakan kunci dalam menjaga ketahanan politik dan keamanan nasional.
Para pemimpin media yang hadir berasal dari berbagai lembaga pers besar, mencakup media cetak, televisi, radio, dan platform digital — antara lain LKBN ANTARA, TVRI, RRI, TV One, iNews TV, Kompas TV, Metro TV, Harian Kompas, Garuda TV, Nusantara TV, Detik.com, Tribune Network, Jawa Pos Group, Kumparan, dan Rakyat Merdeka.
Partisipasi luas ini menunjukkan bahwa pesan tentang sinergi bukan hanya seruan sepihak, melainkan juga agenda bersama yang dipahami relevansinya oleh berbagai pihak di ekosistem media dan pemerintahan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menghadapi tantangan pluralisme informasi di tengah masyarakat yang semakin kompleks.
Menuju Ruang Publik yang Sehat dan Berkualitas
Pertemuan tersebut diakhiri dengan pernyataan komitmen bersama antara pemerintah dan media untuk terus menjalin komunikasi rutin. Tujuannya adalah menciptakan ruang publik yang sehat, bebas dari disinformasi, namun tetap memberikan ruang bagi kritik yang membangun.
Dalam era di mana informasi tersebar begitu cepat, langkah seperti ini dinilai penting oleh banyak pihak. Tanpa sinergi yang baik, masyarakat dapat terjebak dalam arus informasi yang tidak akurat, yang pada akhirnya memecah belah dan melemahkan jalinan sosial. Melalui kerja sama yang kuat, diharapkan masyarakat dapat menerima informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan—sehingga menciptakan suasana sosial yang kondusif bagi kemajuan bangsa.
Dengan pendekatan yang lebih strategis dan komunikasi yang berkelanjutan, pemerintah dan media diharapkan mampu bersama-sama melindungi stabilitas nasional, memperkuat demokrasi, dan menjamin hak publik atas informasi yang benar.